Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa sejak Agustus 2025, lebih dari 1.000 siswa di Sleman dan Kulon Progo mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Gejala yang dialami berupa mual, muntah, pusing, hingga diare. Sebagian siswa harus mendapat perawatan medis akibat kasus yang semula bertujuan meningkatkan gizi dan kesehatan anak sekolah ini. Insiden serupa juga telah dilaporkan terjadi di provinsi lain yang menimbulkan kekhawatiran serius mengenai standar keamanan pangan dan efektivitas pengawasan program.
Meski pemerintah mengklaim telah melakukan evaluasi, publik menilai bahwa informasi yang disampaikan belum sepenuhnya terbuka. kekhawatiran semakin menguat setelah terungkap adanya temuan surat internal penyedia makanan (SPPG) yang meminta agar insiden seperti keracunan tidak diumbar ke publik sebelum ada solusi. Temuan ini menimbulkan keraguan terhadap komitmen transparansi dan melemahkan kepercayaan orang tua siswa terhadap penyelenggaraan program MBG.
Menanggapi kondisi ini, KMHDI Yogyakarta mendesak pemerintah daerah dan penyedia MBG untuk membuka data jumlah korban, hasil uji laboratorium, penyebab keracunan, dan langkah korektif yang diambil, Evaluasi menyeluruh terhadap proses memasak, distribusi, dan penyajian makanan juga harus dilakukan agar memenuhi standar keamanan pangan, termasuk memastikan jeda waktu aman antara proses memasak dan konsumsi. Proses ini sebaiknya melibatkan akademisi, lembaga kesehatan, serta masyarakat sipil untuk memantau pelaksanaan MBG.
KMHDI Yogyakarta menegaskan bahwa program MBG adalah kebijakan baik untuk masa depan generasi bangsa. Namun, keberhasilan program ini hanya bisa terwujud jika keselamatan siswa ditempatkan sebagai prioritas utama dan seluruh proses dijalankan dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan pengawasan ketat. Dengan demikian, program MBG ini akan mendapatkan kembali kepercayaan publik dan benar-benar memberikan manfaat gizi yang aman bagi para siswa.
